BI Bali : Rekomendasikan Sejumlah Kebijakan Untuk Pengendalian Inflasi Kota Denpasar

  • Bagikan
Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia, S. Donny H. Heatubun dan Eman Sulaeman, Kepala BPS Kota Denpasar Saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar. (23/6/2021).

DENPASAR, tivibali.com- Bertempat di Ruang Rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar telah berlangsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia, S. Donny H. Heatubun dan juga dihadiri oleh Eman Sulaeman, Kepala BPS Kota Denpasar serta diikuti oleh seluruh anggota TPID Kota Denpasar, (23/6/2021).

Wakil Walikota Denpasar menyebut bahwa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu setengah tahun telah berdampak pada perekonomian Bali dan kota Denpasar. Wakil Walikota Denpasar menghimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M serta meningkatkan capaian vaksinasi. Terdapat 3 hal yang menjadi penekanan dalam upaya pengendalian inflasi di kota Denpasar yaitu (1) Menjaga rantai pasokan barang dan jasa, (2) Perlunya menjaga daya beli masyarakat, (3) Menjaga keseimbangan supply dan demand terutama pada komoditas pangan yang mengalami kenaikan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, Wakil Walikota Denpasar juga mengapresiasi Bank Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah dan harapannya sinergi daerah dengan stakeholder dapat terus terjaga.

Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun pada pertemuan tersebut mengapresiasi kehadiran Wakil Walikota Denpasar selaku pemimpin rapat HLM hari ini. Hal ini menunjukkan komitmen Kepala Daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah serta sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID tidak hanya menunjukkan komitmen namun juga akan mendapatkan penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.

Lebih lanjut dirinya memaparkan (1) kondisi perekonomian nasional, Bali dan kota Denpasar, (2) perkembangan inflasi serta (3) perkembangan harga pangan strategis dan neraca pangan serta beberapa rekomendasi bagi upaya pengendalian inflasi kota Denpasar. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2021 terkontraksi -9,85% (yoy), meski sedikit membaik dibanding triwulan IV 2020 yang tercatat -12,21% (yoy). Sementara itu, berdasarkan data BPS, kinerja ekonomi Denpasar di tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar -9,42% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,82% (yoy).

Lapangan usaha utama perekonomian Denpasar yaitu pada sektor Akmamin (21,30%), Jasa Pendidikan (12,74%) dan Konstruksi (11,10%). Namun demikian, Denpasar merupakan kota dengan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar tertinggi secara total di Provinsi Bali (97.526 usaha dari total 482.484 usaha di Bali). Oleh karena itu, kota Denpasar memiliki potensi dalam pengembangan industri kreatif di kota Denpasar. Didukung dengan adanya Gedung Dharma Negara Alaya, merupakan ruang kreativitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkreasi sehingga ke depannya gedung ini diharapkan menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi kreatif dan kesenian di kota Denpasar. Tentunya, potensi industri kreatif ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi kota Denpasar ke depannya.

Dari sisi perkembangan harga, Provinsi Bali mengalami deflasi -0,58% (mtm) pada Mei 2021. Deflasi terjadi pada kota IHK yaitu kota Denpasar sebesar -0,59% (mtm) dan Singaraja sebesar -0,50%. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain canang sari, cabai rawit dan cabai merah. Meski demikian, harga emas perhiasan, tongkol diawetkan dan minyak goreng mengalami kenaikan. Penurunan harga merupakan dampak normalisasi pasca HBKN di bulan April 2021 di antaranya Galungan dan Kuningan.

Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pengendalian inflasi serta pemulihan ekonomi Denpasar ke depan yaitu: (1) akselerasi pembangunan di sektor hilir dan industri kreatif, (2) pemanfaatan pekarangan rumah penduduk untuk penanaman komoditas hortikultura (3) mendorong kerja sama antar daerah, (4) mendorong pembentukan BUMD pangan; dan (5) pemanfaatan aplikasi SiGapura untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak.

Senada dengan asesmen Bank Indonesia, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, A.A.G.Bayu Brahmasta, mengatakan dalam paparannya, penanaman komoditas hortikultura seperti cabai di pekarangan rumah penduduk telah dilakukan di kawasan kota Denpasar. “Cabai yang ditanam di pekarangan lebih tahan akan hujan dibandingkan yang ditanam di lahan yang luas”, ucapnya, seraya mengatakan betapa pentingnya kerjasama antar daerah dalam menjamin kelancaran dan ketersediaan pangan di kota Denpasar.

Sementara, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar, A.A. Gede Risnawan, menegaskan pentingnya mendorong MoU kerjasama antar daerah serta industri kreatif merupakan langkah strategis guna mendorong pemulihan ekonomi Denpasar dan upaya pengendalian inflasi di kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar telah menyambut baik rencana kerjasama antar daerah yang akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *