Kanwil DJPb Bali Menyebut Pertumbuhan Ekonomi Yang Terjaga Berimplikasi Positif Terhadap Kinerja APBN

  • Bagikan
Ket Foto: Humas Kanwil DJpb Provinsi Bali.

DENPASAR, tivibali.com-Momentum pertumbuhan perekonomian Bali terus berlanjut. Secara yoy, ekonomi Bali pada Triwulan IV tahun 2023 tumbuh lebih cepat sebesar 5,86% setelah mengalami tren perlambatan pada empat triwulan sebelumnya. Sedangkan untuk inflasi gabungan Bali pada Februari 2024 cukup terkendali yaitu sebesar 0,61% dibandingkan bulan sebelumnya, (28/3/2024).

Kanwil DJPb menyebut pertumbuhan ekonomi yang terjaga berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali s.d. Februari 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023, Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 21,7% (y-o-y) dan Belanja Negara tumbuh Positif sebesar 41,7% (y-o-y). Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp2.245,23 miliar atau 15,53% dari target, tumbuh positif 25,90% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y). Pajak Penghasilan tumbuh paling tinggi sebesar 30,65%, disusul PPN dan PPnBM tumbuh 16,82%, Pajak Lainnya tumbuh sebesar 3,90%.

Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi ini terjadi pada jenis pajak PPh pasal 25/29 Orang Pribadi, sebagai imbas dari membaiknya kegiatan usaha seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024. Pendapatan Negara di Provinsi Bali juga didukung oleh Penerimaan Bea Cukai yang mencapai Rp190,37 miliar, tumbuh 46,03% (y-o-y).

Penerimaan Bea Masuk tumbuh 101,21% (y-o-y). Penerimaan Bea Masuk salah satunya disumbang oleh kegiatan importasi beras oleh BULOG yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp4,5 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan Cukai tumbuh 38,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penerimaan Cukai berasal dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang didominasi oleh MMEA Gol. C dengan produksi mencapai 50,08% dari total 1,47 juta liter MMEA. Hal ini disebabkan adanya penambahan merek baru pada beberapa Pabrik MMEA.

Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan dari PNBP Aset, Piutang dan Lelang s.d. 29 Februari 2024 mencapai Rp7,28 miliar atau 14,98 % dari target Rp48,57 miliar, tumbuh 35,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya dari sisi Belanja, Belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp1.352,19 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp2.456,07 miliar.

Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari menjadi Belanja Pegawai Rp594,50 miliar, Belanja Barang Rp663,10 miliar, Belanja Modal Rp89,22 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp5,37 miliar. Realisasi belanja barang didukung oleh adanya pembayaran dana tahapan Pemilu yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 oleh satker lingkup KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penyaluran alat bantu disabilitas dan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran Transfer ke Derah (TKD) s.d. 29 Februari 2024 telah terealisasi sebesar Rp2.456,07 miliar atau 21,2% dari pagu.

Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.615,09 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp528,14 miliar, Dana Desa Rp 303,62 miliar, Dana KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Insenatif Daerah Rp7,33 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,89 miliar. DAK Nonfisik telah disalurkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kesetaraan dan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sedangkan untuk kinerja APBD yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), realisasi Pendapatan Daerah per 29 Februari 2024 mencapai Rp3.307 miliar atau 10,6% dari target pendapatan daerah tahun 2024, terjadi pertumbuhan 39% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari 46,5% Pendapatan Asli Daerah (PAD), 53,4% berasal dari pendapatan dari dana transfer serta 0,01% dari lain-lain pendapatan daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 1.448 miliar atau 4,4% dari pagu belanja 2024, kondisi ini tumbuh 10,3% dibanding realisasi di tahun yang lalu, sehingga s.d. 29 Februari 2024 masih terdapat Surplus Anggaran pada APBD sebesar Rp1.859 miliar.

Selanjutnya, pemerintah juga terus berupaya mendorong kinerja sektor usaha melalui perluasan akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga.

Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 29 Februari 2024 mencapai Rp1.670 miliar untuk 21.799 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp1.012 miliar untuk 17.347 debitur. Jumlah debitur terbanyak berada pada Kabupaten Buleleng sebanyak 3.657 debitur, sedangkan penyaluran terbesar terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp 336miliar. (mtb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *