Disajikan dengan penyuntingan seperlunya oleh Redaksi TIVIBALI.com atas izin penulis

OPINI, TIVIBALI.com – Saudaraku, tatkala rupiah terpuruk dan kegelisahan merambat di jantung masyarakat, sorotan publik segera mengarah kepada Menteri Keuangan.

Di antara suara yang mengemuka, muncul anggapan bahwa tugas kementerian ini pada dasarnya sederhana. Pilihannya hanya tiga: menaikkan penerimaan, memotong belanja, atau menambah utang.

“Tiga tombol. Tiga tuas. Tiga angka dalam laporan fiskal,” tulis Yudi Latif dalam esai “Menteri Keuangan sebagai Arsitek Peradaban”.

Seolah-olah seluruh persoalan ekonomi sebuah bangsa dapat diselesaikan dengan keterampilan seorang akuntan yang pandai menjaga keseimbangan kas.

Padahal, tegas Yudi, negara bukan perusahaan.

“Negara tidak didirikan untuk menghasilkan surplus. Negara didirikan untuk menghasilkan kesejahteraan,” katanya.

Dan mungkin justru karena cara pandang yang terperangkap dalam horison sempit itulah kebijakan fiskal Indonesia sering berhenti sebagai instrumen pembukuan, bukan instrumen transformasi.

Anggaran diperlakukan sebagai dokumen akuntansi yang harus seimbang, bukan sebagai alat untuk mengubah struktur kesempatan, distribusi kemakmuran, dan arah masa depan bangsa.

Fiskal Adalah Instrumen Peradaban

Padahal kebijakan fiskal memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengumpulkan uang dan membelanjakannya kembali.

Fiskal adalah instrumen redistribusi. Fiskal adalah instrumen transformasi. Fiskal adalah instrumen peradaban.

Pajak Harusnya Bikin Rakyat Naik Kelas

Di banyak negara, pajak tidak berhenti sebagai alat pengumpulan penerimaan. Ia menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang aktif.

Negara-negara Nordik seperti Denmark, Swedia, dan Finland membangun sistem yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah menerima manfaat yang nilainya jauh melampaui kontribusi pajak mereka. Bentuknya bukan hanya bantuan sosial, tetapi juga kredit pajak, tunjangan universal, subsidi keluarga, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal.

Kredit pajak adalah mekanisme yang mengurangi, bahkan mengembalikan, sebagian kewajiban pajak warga berdasarkan tingkat pendapatan atau kondisi sosial tertentu.

Australia menunjukkan pendekatan berbeda. Negara memungut pajak sepanjang tahun, tapi akhir tahun fiskal pekerja berpenghasilan rendah bisa dapat tax refund dan tax offset.

Di Amerika Serikat, Earned Income Tax Credit bahkan memungkinkan jutaan keluarga pekerja berpenghasilan rendah menerima pembayaran bersih dari negara melalui sistem perpajakan.

“Logika di balik kebijakan-kebijakan tersebut sederhana: pajak bukan hanya alat membiayai negara, tetapi juga alat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir orang,” tulis Yudi.

Keunggulannya bukan hanya soal efisiensi. Keunggulannya adalah soal martabat.

Yang diterima rakyat bukan hadiah dari pemerintah. Yang mereka terima adalah pengembalian atas kontribusi mereka dalam membiayai pembangunan nasional.

Rakyat kecil tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan negara. Mereka diperlakukan sebagai peserta pembangunan yang memiliki hak atas sebagian hasil kemajuan ekonomi yang mereka bantu ciptakan.

Fiskal Juga Kompas Ekonomi

Namun redistribusi hanyalah separuh dari kekuatan fiskal. Separuh lainnya adalah kemampuannya mengubah arah perkembangan ekonomi.

Setiap kebijakan pajak sesungguhnya adalah sinyal. Ia memberi tahu pasar tentang aktivitas ekonomi seperti apa yang ingin diperbanyak dan aktivitas ekonomi seperti apa yang ingin dikurangi.

Singapura menggunakan insentif fiskal untuk menarik investasi teknologi tinggi dan pusat penelitian. Korea Selatan memberikan insentif besar bagi penelitian dan pengembangan. Irlandia memanfaatkan pajak untuk menarik industri software dan farmasi.

“Mereka memahami satu hal yang sering luput: Modal bergerak mengikuti insentif,” tegas Yudi.

Jika negara memberi penghargaan lebih besar pada aktivitas ekstraktif, maka aktivitas ekstraktif yang akan berkembang. Sebaliknya, jika negara memberi penghargaan lebih besar pada riset, teknologi, pendidikan, inovasi, maka ekonomi pengetahuan yang akan tumbuh.

Karena itu perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam layak menghadapi beban fiskal lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang berinvestasi pada penelitian dan pengembangan SDM layak memperoleh insentif berupa pengurangan pajak atau tax holiday.

Pajak bukan sekadar alat mengambil. Pajak adalah alat mengarahkan.

Penutup: Menkeu Itu Arsitek

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dalam kebijakan fiskal bukanlah bagaimana negara memperoleh lebih banyak uang.

Pertanyaannya adalah: bangsa seperti apa yang ingin dibangun dengan uang itu?

Karena anggaran negara bukan sekadar tabel angka. Ia adalah dokumen cita-cita.

Di dalamnya tersimpan jawaban apakah sebuah bangsa akan terus hidup dari apa yang digali dari bumi, atau mulai hidup dari apa yang diciptakan oleh kecerdasan warganya.

“Menteri Keuangan bukan sekadar penjaga kas negara. Ia seharusnya menjadi arsitek masa depan peradaban,” pungkas Yudi.

Tulisan ini tayang atas izin langsung dari penulis, Yudi Latif, pada 15 April 2026 pukul 06.40 WIB