JAKARTA, TIVIBALI.com – Di tengah tantangan menjaga integritas program jaminan kesehatan terbesar di dunia, Bali tampil sebagai daerah paling menonjol.
Pemerintah Provinsi Bali memborong tiga penghargaan Anti Kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026. Penghargaan itu diserahkan dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Capaian Bali menjadi sorotan utama forum tersebut. Di saat kecurangan dalam pelayanan kesehatan masih menjadi ancaman serius, Bali dinilai berhasil membangun budaya anti kecurangan secara sistematis, bukan sekadar seremonial.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum itu.
Menurut Pujo, sapaan akrabnya, pengendalian kecurangan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi, hingga penanganan, dengan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, sistem pengendalian, hingga kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Tantangan itu semakin besar seiring meluasnya cakupan JKN. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antar pemangku kepentingan.
“Semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya,” ujar Pujo.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga dinilai perlu untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.
Menurut Cak Imin, tidak boleh ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia juga mendorong peningkatan level regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri, agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.
“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2026, salah satunya kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik.
Bagi Bali, raih tiga penghargaan sekaligus bukan sekadar prestasi. Ia menjadi bukti bahwa komitmen memberantas kecurangan JKN dapat diwujudkan melalui penguatan sistem, kolaborasi, dan integritas, dari tingkat provinsi hingga fasilitas kesehatan di lapangan. (ad/maw)

Tinggalkan Balasan