TIVIBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 untuk memetakan secara akurat indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai fondasi kebijakan ekonomi lebih inklusif.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026, OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dihadiri semua Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, serta petugas survei lapangan di Kantor BPS Provinsi Bali, Senin (19/1/2026).

Rakorda bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memberikan motivasi kepada seluruh petugas survei agar pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, SNLIK bertujuan mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat, mengukur efektivitas program edukasi dan literasi keuangan serta memberikan masukan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyusun strategi pemenuhan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan konsumen.

OJK mengajak masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden berpartisipasi aktif menyukseskan SNLIK 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hasil SNLIK digunakan sebagai bahan evaluasi serta penyusunan program kerja, baik oleh OJK, LJK maupun instansi terkait.Rakorda berperan penting mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026 hingga menghasilkan data survei mencerminkan tingkan literasi dan inklusi keuangan tingkat Provinsi,” kata Puji.

KepaAntara Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menyambut baik kerja sama antara OJK, BPS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan SNLIK 2026.

“BPS siap melaksanakan SNLIK 2026. Literasi dan inklusi keuangan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan SNLIK 2026, kami berharap memperoleh data yang kredibel terkait tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional dan tingkat Provinsi hasil survei memperkaya data dimiliki BPS untuk mengembangkan ekonomi daerah,” kata Agus.

SNLIK Tahun 2026 kolaborasi OJK, BPS, dan LPS perluasan cakupan wilayah survei. Di Provinsi Bali cakupan SNLIK diperluas dari sebelumnya mencakup tiga Kabupaten seluruh Kab./kota.Diharapkan meningkatkan akurasi pemetaan indeks literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan, serta program edukasi keuangan lebih tepat sasaran di setiap wilayah.

Selanjutnya, tanggal 21 s.d. 23 Januari 2026 dilaksanakan pelatihan gelombang kedua bagi seluruh Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) se-Provinsi Bali bertujuan memperkuat kompetensi teknis, standardisasi prosedur, serta kepatuhan terhadap kode etik penyelenggaraan survei. Jumlah petugas survei sebanyak 122 orang, terdiri dari 86 PPL dan 36 PML.

OJK Provinsi Bali melakukan pendampingan melalui kegiatan witnessing di beberapa daerah sampel selama pelaksanaan SNLIK 2026,diharapkan memperkuat koordinasi antara OJK dan BPS jika ada kendala di lapangan.Survei lapangan dijadwalkan 4 s.d. 18 Februari 2026.

OJK mengajak masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden berpartisipasi aktif menyukseskan SNLIK 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 tercatat masing-masing sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen. Sejalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target inklusi keuangan ditetapkan sebesar 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.

Indeks literasi dan inklusi keuangan level daerah dihasilkan SNLIK Tahun 2026 ini menjadi dasar perumusan dan penyempurnaan program peningkatan literasi dan inklusi OJK mencapai kesejahteraan masyarakat. (mtb)