DENPASAR, TIVIBALI.com – Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Denpasar 2025 tembus 85,63. Tingkat kemiskinan cuma 2,16 persen. Angka itu dipaparkan Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti Presentasi Validasi Data IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 dari Kemendagri, Kamis (18/6/2025).

Validasi IPKD digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar. Tujuannya mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah: transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Hadir sebagai validator Akademisi UNS Surakarta Sutaryo dan Pimred Kompas TV Alexander Wibisono. Jaya Negara didampingi Asisten Perekonomian Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Ni Ketut Dewi Ratih, Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Gde Wirakusuma Wahyudi, serta OPD terkait.

Dalam presentasi, Jaya Negara beber komitmen Pemkot Denpasar. “Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menyebut Pemkot terus perkuat perencanaan partisipatif, anggaran sesuai ketentuan, laporan tepat waktu, dan publikasi digital. “Transparansi dan akuntabilitas fondasi penting membangun kepercayaan publik,” kata Jaya Negara.

Selain IPM 85,63 dan kemiskinan 2,16%, Denpasar juga catat pertumbuhan ekonomi 6,11 persen dan pengangguran turun jadi 1,41 persen. Jaya Negara bilang semua capaian itu buah dari pengelolaan keuangan yang semakin baik.

Pemkot Denpasar juga konsisten raih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK. “Capaian ini motivasi kami terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tapi bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat,” ujarnya. (mtb)