MANGUPURA, TIVIBALI.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting menyusul penyesuaian data prevalensi berbasis ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan data valid tersebut, prevalensi stunting di Badung tercatat 2,5 persen atau 440 balita pada 2025, dan mengalami penyesuaian menjadi 2,8 persen atau sekitar 485 balita pada 2026.

Kondisi tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung yang dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta di Ruang Satya Gosana I, Inspektorat Puspem Badung, Rabu (21/10/2026).

Wabup Bagus Alit Sucipta menjelaskan kenaikan angka prevalensi dipengaruhi perluasan cakupan pendataan. Jika pada 2025 pendataan hanya mencakup balita yang hadir di Posyandu, pada 2026 jangkauan diperluas secara masif ke seluruh fasilitas kesehatan resmi di Badung.

“Menyikapi kondisi ini, sesuai arahan Bapak Bupati, penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Kami melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah prioritas saat ini adalah validasi dan pemutakhiran data riil di lapangan. Kader Integrasi Layanan Primer, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia diinstruksikan memastikan keakuratan data paling lambat akhir November 2026.

Selain validasi, penguatan peran Posyandu menjadi fokus melalui pola jemput bola ke rumah warga. Intervensi pendampingan, pemantauan kesehatan, hingga edukasi gizi dilakukan sejak dini, mulai dari pasangan calon pengantin hingga masa kehamilan.

Untuk memotivasi kader, Pemkab Badung akan menerapkan sistem apresiasi berbasis kasus.

“Para kader akan kita berikan reward berbasis kasus. Mereka tidak lagi sekadar menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif turun ke masyarakat. Setiap kasus yang ditemukan dan dilaporkan akan diberikan reward,” tegas Wabup.

Dari sisi medis, Dinas Kesehatan diminta mengintensifkan intervensi spesifik. Direktur RSUD Mangusada, RS Giri Asih, dan RS Suwiti diminta memberikan pelayanan optimal, termasuk penyediaan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita sesuai indikasi medis.

Pemkab Badung juga merangkul perguruan tinggi untuk riset dan edukasi, Majelis Desa Adat (MDA) melalui pendekatan kearifan lokal, serta dunia usaha melalui program CSR/TJSL.

Sementara Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan target penurunan stunting dalam RPJMD 2025-2029 ditetapkan 7,20 persen pada 2025 dan diharapkan menjadi 6,40 persen pada 2029. Melalui tagging anggaran stunting, Pemkab Badung mengintegrasikan program lintas sektor dengan total anggaran lebih dari Rp575 miliar yang tersebar di 11 perangkat daerah. (ad/maw)