JAKARTA, TIVIBALI.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat reformasi pasar modal. Sebanyak 192 perusahaan, terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI), telah menyerahkan komitmen untuk naik kelas dalam hal permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Komitmen itu disampaikan hingga 29 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perusahaan Efek dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Manajer Investasi.

Bagi OJK, ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah fondasi untuk memastikan hanya perusahaan yang benar-benar kuat secara modal dan tata kelola yang boleh menjalankan bisnis dengan kompleksitas dan risiko tinggi.

Pengelompokan ini menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Dari 107 PE yang melapor, mayoritas masih berada di kelas menengah-bawah. Sebanyak 74 PE memilih PEKU 3, 22 PE memilih PEKU 2, dan hanya 11 PE yang berani memilih PEKU 1, kelas tertinggi dengan persyaratan modal dan tata kelola paling ketat.

Pola serupa terjadi di Manajer Investasi. Dari 85 MI, sebanyak 70 MI memilih MIKU 2, dan hanya 15 MI yang memilih MIKU 1.

Peta ini menggambarkan kondisi riil industri, tidak semua perusahaan siap memenuhi standar modal besar. OJK pun memberi masa transisi hingga April 2029 agar pelaku industri bisa menyesuaikan diri secara bertahap.

Selama masa transisi, OJK akan memantau pemenuhan komitmen setiap perusahaan dan berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, dan asosiasi industri.

Pesan OJK tegas, pemegang saham harus ikut turun tangan. Tanpa dukungan modal dari pemilik, transformasi ini tidak akan berjalan. Dukungan pemegang saham dinilai penting untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola dan kemampuan operasional perusahaan.

Reformasi ini tidak berhenti di soal modal. OJK sekaligus memperketat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran berulang yang selama ini menggerus kepercayaan investor.

Perusahaan yang terbukti melanggar sudah dikenakan sanksi. Namun OJK tidak berhenti di sanksi. Perusahaan diminta melakukan pembenahan total, mulai dari pembinaan pegawai, penguatan pengendalian internal dan fungsi kepatuhan, evaluasi akar masalah pelanggaran, hingga menyampaikan hasil perbaikan ke OJK.

Untuk MI, OJK memperkuat komunikasi proaktif dengan asosiasi industri dan meningkatkan efektivitas pembinaan agar kepatuhan dan tata kelola berjalan lebih baik.

Pendekatan ini memadukan tiga hal, penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan.

Bagi investor, pesan yang ingin disampaikan OJK jelas, pasar modal Indonesia sedang dibersihkan. Perusahaan yang lemah modal dan lemah tata kelola tidak lagi bisa menjalankan bisnis berisiko tinggi seperti dulu.

Jika transformasi ini berjalan hingga April 2029, industri pasar modal Indonesia diharapkan menjadi lebih sehat, transparan, dan lebih dipercaya investor global. (ad/maw)