DENPASAR, TIVIBALI.com – Babi merupakan salah satu komoditas peternakan paling penting di Bali. Di Pulau Dewata, babi tidak hanya bernilai ekonomi sebagai penghasil daging, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat.

Di sisi lain, keberadaan Babi Bali sendiri kini menghadapi tantangan serius. Peternak dihadapkan pada pilihan menggunakan babi ras atau persilangan yang memiliki performa produksi lebih tinggi. Jika tidak dibenahi tata kelolanya, Babi Bali terancam kalah di rumahnya sendiri.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Tata Kelola Rantai Pasok Produk Babi dengan pendekatan One Health di Denpasar, Rabu (8/10/2026).

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI, I Ketut Wirata, menegaskan tujuan inti FGD ini bukan sekadar mengejar populasi, melainkan membangun rantai pasok yang sehat, aman, dan bernilai tambah.

“Berbicara masalah kesehatan hewan itu tidak bisa terlepas dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan. Ternak sehat, masyarakat sehat, pangan aman,” ujar Wirata.

Persoalan utama yang mengemuka bukan soal kualitas yang kalah, melainkan soal spesifikasi yang belum dipenuhi. Dirjen Wirata menyoroti kewajiban Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikasi higienis yang wajib dimiliki dari on-farm melalui Good Farming Practice hingga off-farm di Rumah Potong Hewan (RPH) dan unit pengolahan.

Kebutuhan pasar Horeka (Hotel, Restoran, dan Kafe) di Bali menjadi tantangan. Mereka menuntut potongan premium presisi seperti Pork Bali Skin Off yang belum banyak dikuasai butcher lokal.

“Jadi sebenarnya bukan tidak mampu bersaing dari segi kualitas, tapi kita belum mampu untuk menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan,” tegasnya.

Karena itu, investasi tidak boleh berhenti di kandang. Investasi SDM menjadi kunci untuk melatih butcher-butcher yang mampu menghasilkan potongan sesuai permintaan Horeka.

Terkait ancaman penyakit, Wirata meluruskan isu vaksin African Swine Fever (ASF). Hingga hari ini, belum ada vaksin ASF yang mendapat izin edar resmi karena belum lolos uji keamanan hayati dari Kementerian Lingkungan Hidup. Satu-satunya senjata adalah biosecurity yang ketat.

Strategi ini terbukti. Periode 2020-2022 adalah titik terendah peternakan babi Bali, hampir semua peternak gulung tikar akibat ASF.

“Apakah virusnya hilang? Enggak, namun sekarang bisa muncul lagi, padahal vaksin tidak ada. Ini karena masyarakat sudah bisa beternak dengan cara yang baik, dengan menerapkan biosecurity yang baik,” pungkas Wirata.

Sementara itu Kaprodi Ilmu Peternakan Universitas Udayana, I Nyoman Tirta Ariana, menekankan cita-cita besar agar industri babi Bali mampu menjadi tuan di rumah sendiri.

“Saya punya satu cita-cita bagaimana harga babi itu ditentukan dari Bali. Karena harga babi tertinggi di dunia itu adalah di Indonesia. Dan populasi ternak babi tertinggi di Indonesia itu ada di Bali. Kenapa kita tidak bisa menjadi barometer?” ujar Tirta Ariana.

Menurutnya, jika tata kelola rantai pasok dari hulu ke hilir dikelola dengan baik, maka posisi tawar Bali akan semakin kuat. “Sekarang kita punya tata kelola yang baik, sehingga nanti Babi Bali-lah yang menentukan harganya,” pungkasnya. (MAW)