JAKARTA, TIVIBALI.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dengan berat hati sekaligus menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, Gibran datang langsung menghadap dirinya untuk menyerahkan surat pengunduran diri, tanpa diwakilkan kepada pihak lain.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Setelah bertemu Presiden, Gibran langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung. Langkah itu diapresiasi Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab pribadi seorang pemimpin.
Prabowo menjelaskan, keputusan Gibran diambil demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang lebih luas. Keputusan itu berkaitan dengan proses pendidikan Gibran di luar negeri yang dinilai terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional di Indonesia.
Persoalan tersebut mengemuka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan menciptakan suasana yang sejuk. Prabowo juga meminta masyarakat mewaspadai upaya-upaya yang ingin memecah belah atau menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pengunduran diri Gibran selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme konstitusional melalui MPR RI. (tim)

Tinggalkan Balasan