KARANGASEM, TIVIBALI.com- Gubernur Bali Wayan Koster meninjau progress pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (13/7/2026). Sekaligus memantau proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Sekolah ini berdiri di lahan Pemprov Bali seluas 5,6 hektare dan diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Siswa akan mendapat pendidikan gratis dan fasilitas asrama.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PU Ni Nengah Satriyani melaporkan pembangunan telah mencapai 95 persen. Target selesai 30 Juli 2026. Pada 31 Juli 2026 sebanyak 74 siswa ditargetkan mulai belajar.

“Bangunan menerapkan konsep green building. Tidak ada AC, tapi sirkulasi udara memadai,” ujarnya.

Untuk air bersih, tersedia 2 sumur bor kedalaman 60 meter dengan debit 1,8 liter per detik. Jangka panjang tahun 2027 akan dibangun sumber permanen dari Sungai Telaga Waja oleh Ditjen Cipta Karya.

Daya listrik 345 kVA langsung dari PLN dan dicadangkan genset.

Kapasitas sekolah: SD 18 kelas untuk 540 siswa, SMP dan SMA masing-masing 9 kelas untuk 270 siswa. Asrama SD 4 bangunan kapasitas 136 siswa. Asrama SMP dan SMA masing-masing 2 bangunan kapasitas 136 siswa. Tersedia rusun guru 2 bangunan untuk 52 guru, gedung serbaguna 750 orang, lapangan, dan tempat ibadah.

Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos Ketut Supena menyebut siswa mendapat fasilitas gratis: pakaian, buku, laptop, dan makan 3 kali sehari. Sebelum belajar siswa akan cek kesehatan, tes kebugaran, dan tes DNA untuk pemetaan bakat dan kekurangan.

Data pendaftaran sementara: SD 19 siswa, SMP 90 siswa, SMA 90 siswa. Guru SD diisi non ASN. Guru SMP 11 orang dari Disdik Karangasem. Guru SMA masih guru tamu dari Disdikpora Bali. Rekrutmen guru tetap sedang dilakukan pusat.

Gubernur Koster meminta penyelesaian akhir asrama, dapur, kamar mandi, dan ruang kelas dituntaskan akhir Juli 2026.

“Saya akan koordinasikan hasil tinjauan ini ke Menteri Sosial agar program Presiden berjalan sesuai harapan,” kata Koster.

Pemprov Bali dijadwalkan kembali meninjau pada 31 Juli – 1 Agustus 2026 untuk memastikan kesiapan pembelajaran. (mtb)