DENPASAR, TIVIBALI.com – Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menerjunkan 687 mahasiswa ke 50 desa dan menggandeng 4 perguruan tinggi untuk menyukseskan program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, atau KKN LIK. Program yang berlangsung mulai Juli hingga Agustus ini menyasar 8 kabupaten dan Kota Denpasar.

“OJK tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah, khususnya di Provinsi Bali. Diperlukan langkah strategis bersama civitas academica, bergotong royong Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka” tegas Parjiman saat menutup pembekalan di Kantor OJK Provinsi Bali, Kamis (9/7/2026).

Empat kampus mitra tahun ini adalah Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, dan Universitas Dhyana Pura. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat.

Sebelum diterjunkan, mahasiswa dibekali materi inti oleh OJK, mulai dari peran dan fungsi OJK, perlindungan konsumen, modus kejahatan investasi ilegal dan pinjol ilegal, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Pembekalan dilaksanakan pada 6 Juli untuk Unud, 8 Juli untuk Undiksha, dan 9 Juli untuk Warmadewa dan Undhira.

Sebaran 50 desa KKN LIK 2026 meliputi seluruh Bali. Di antaranya Desa Pecatu, Kutuh, dan Sobangan di Kabupaten Badung; Candikuning dan Mekarsari di Kabupaten Tabanan; Tenganan di Kabupaten Karangasem; Wanagiri di Kabupaten Buleleng; hingga Sanur Kaja di Kota Denpasar. Di desa, mahasiswa akan menjalankan Edukasi Ngiring ke Banjar, Keluarga Cerdas Keuangan, Edukasi Sekolah, Edukasi Pemuda Desa, dan survei literasi keuangan.

Sejak 2023, OJK bersama kampus telah menjangkau 100 desa dengan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa. Sebagai apresiasi, peserta 2026 mendapat perlindungan BPJamsostek dan top up dana investasi pasar modal dari Bursa Efek Indonesia bagi yang memiliki Rekening Dana Nasabah.

Parjiman menyebut KKN LIK akan terus menjadi program prioritas. “Literasi dan inklusi keuangan yang merata adalah fondasi. Dari sanalah masyarakat bisa mengelola keuangan dengan baik dan ekonomi daerah bisa tumbuh lebih cepat,” tandasnya. (mtb)