MANGUPURA, TIVIBALI.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Kantor Pusat Pemerintahan Badung, Kamis (16/7/2026). Kedatangan tim tersebut untuk melakukan penelitian dan berdiskusi mengenai tata kelola pemerintahan daerah.

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Undip, Kadek Cahaya Susila, yang memimpin rombongan mengatakan, penelitian akan fokus pada tiga isu. Yaitu perpajakan dan keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, serta kebijakan pengupahan.

“Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi pemilihan Badung sebagai lokasi penelitian. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi penting untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam kesempatan itu Bupati memaparkan, Pendapatan Asli Daerah Badung masih didominasi sektor pariwisata. Karena itu Pemkab Badung memprioritaskan keberlanjutan pariwisata melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

“Komitmen kami adalah menjaga pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Kami terus membangun infrastruktur, termasuk ruas jalan baru, agar wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Adi Arnawa.

Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mentransparansikan pelayanan. Sementara di sektor perpajakan, kebijakan daerah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia berharap penelitian Undip menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan Pemkab Badung dalam merumuskan kebijakan. “Kami terbuka terhadap kajian akademis yang dapat mendukung peningkatan pelayanan publik,” ucapnya.

Hadir mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum I Wayan Wijana, Kadis Perikanan I Nyoman Suardana, Kadis Kominfo I Ketut Gede Artha, Kabid Penetapan Ketut Sudarma, serta perwakilan Dinas Pariwisata, BPKAD, dan Bagian Hukum. (mtb)