MANGUPURA, TIVIBALI.com – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Ruang Rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (30/9/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung.

Rakor dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Made Bimbo Abdi Suardika, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara para perbekel dan lurah se-Kabupaten Badung mengikuti rapat secara daring.

Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Badung pada 2025 menjadi 1,9 persen atau turun 0,4 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 2,23 persen. Capaian tersebut membawa Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2026,” ujar Wabup Alit Sucipta.

Anggaran tersebut difokuskan pada empat bidang utama, yakni Bidang Pangan, Papan dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama dan Budaya, serta Bidang Jaminan Sosial, Sosial dan Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan pengentasan kemiskinan diselaraskan dengan visi-misi kepala daerah dalam Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Wabup meminta OPD bersama perangkat desa dan kelurahan untuk merampungkan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Desember 2026.

“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Menurut Wabup, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat.

“Melalui sinergi yang kuat dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, hingga banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berkisar 5,9 persen. Pada 2030, Pemkab Badung menargetkan angka kemiskinan di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen.

“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkasnya. (ad/maw)