DENPASAR, TIVIBALI.com- Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa APBD Semesta Berencana 2027 dirancang bukan sekadar angka-angka anggaran, melainkan instrumen untuk memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud.

Penegasan itu disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPRD Bali, Jumat (30/10/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu berlangsung hangat. Gubernur hadir didampingi Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.

Di hadapan anggota dewan, Gubernur mengapresiasi seluruh masukan fraksi. Ia menyebut APBD adalah instrumen fiskal strategis. Karena itu, setiap rupiah dalam RAPBD 2027 harus efektif, terukur, dan terhubung langsung dengan Indikator Kinerja Utama pembangunan Bali.

Dari sisi pendapatan, Gubernur memaparkan postur APBD 2027 dirancang lebih dari Rp5,7 triliun, belum termasuk DBH, DAK, dan transfer antardaerah dari pusat. PAD sendiri dipatok lebih dari Rp4,5 triliun. Angka itu, kata dia, bukan asal pasang. Disusun dengan menimbang realisasi tiga tahun terakhir, kondisi ekonomi terkini, serta pemutakhiran data wajib pajak.

Ia juga memberi catatan penting, pengejaran target PAD tidak akan dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat. “Fokus kita adalah memperluas basis, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan potensi yang belum tergarap,” ujarnya.

Pada sisi belanja, prioritas diarahkan pada mandatory spending, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program yang memberi dampak ekonomi jangka panjang. Tidak hanya lewat belanja modal, tetapi juga melalui skema hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Di sektor pendidikan, anggaran tetap sesuai mandat undang-undang. Mulai dari gaji dan tunjangan guru, pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, operasional sekolah, hingga dukungan kepemudaan dan olahraga. Di sektor kesehatan, Gubernur sepakat layanan harus diperkuat pada aspek promotif dan preventif, bukan hanya kuratif, agar derajat kesehatan meningkat dan biaya pengobatan bisa ditekan.

Perhatian khusus juga diberikan pada desa adat. Fraksi banyak menyoroti akuntabilitas dana desa adat dan pengembangan BUPDA. Gubernur menegaskan, hibah Rp300 juta per desa adat diarahkan untuk memperkuat Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. “Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ucapnya.

Suasana sidang juga menyinggung isu aktual yang dirasakan masyarakat. Salah satunya antrean BBM yang sempat terjadi di Bali. Gubernur menilai kejadian itu harus jadi evaluasi bersama. “Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

Isu transportasi tak luput dari pembahasan. Gubernur menyambut baik dorongan dewan untuk mempercepat integrasi moda transportasi publik dan mengurai titik kemacetan. Begitu pula soal pengupahan, tim khusus telah ditugaskan melakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), agar upah yang dihasilkan adil bagi pekerja dan tetap menjaga keberlanjutan usaha.

Menutup jawabannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk mengakomodasi masukan DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan melahirkan APBD yang tidak hanya akuntabel, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. (ad/maw)