BADUNG, TIVIBALI.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan penanganan krisis air bersih di Badung Selatan menjadi prioritas utama dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Komitmen itu disampaikan Adi Arnawa saat menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.

Sidang tersebut membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, yakni RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menanggapi rekomendasi fraksi, Bupati menjelaskan, RAPBD 2027 difokuskan pada belanja wajib dan program prioritas daerah.

Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah mengalihkan skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi skema terowongan (_tunnel_) untuk meminimalkan dampak sosial di masyarakat. Pada tahap awal tahun anggaran 2027, pemerintah akan memprioritaskan penyusunan studi kelayakan (_feasibility study_), dokumen lingkungan, dan pembebasan lahan akses masuk-keluar.

Selain itu, Pemkab Badung juga memperkuat mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang 5 kilometer serta memperluas jangkauan operasional Tim Jaga Wisata untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.

Terkait krisis air bersih di Badung Selatan, Bupati Adi Arnawa menyatakan, pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Mangutama menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap pada 2027 hingga 2029, dengan alokasi awal tahun 2027 sebesar Rp37 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sekaligus mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi _Sea Water Reverse Osmosis_ (SWRO).

“Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” ujar Adi Arnawa.

Pada materi ketiga mengenai PT Jamkrida Bali Mandara, Pemkab Badung juga menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar. Dana itu diarahkan untuk memperluas penjaminan kredit bagi pelaku UMKM di Badung yang memiliki usaha produktif namun terkendala agunan.

Adapun materi terakhir mengenai pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan perundang-undangan nasional yang baru. Pemkab Badung memastikan penyederhanaan aturan tersebut tidak memicu kekosongan hukum maupun menurunkan mutu layanan publik.

Seusai sidang, Bupati Adi Arnawa kembali menegaskan urgensi penanganan air bersih. Menurutnya, kebutuhan air bersih di Badung Selatan akan terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi.

“Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apa pun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal bertahap Rp150 miliar hingga 2029 dengan alokasi awal Rp37 miliar pada 2027 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam.

Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisis lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional.

“Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” ujar Adi Arnawa. (ad/maw)