DENPASAR,TIVIBALI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan proses pendaftaran digitalisasi bantuan sosial di Bali selesai paling lambat akhir Juli 2026. Komitmen itu disampaikan saat Rakor dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos 43 kabupaten/kota di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Agenda juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.

Gubernur Koster menyampaikan Provinsi Bali menjadi daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.

“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.

Capaian jumlah pendaftar Bali belum optimal karena dua minggu terakhir banyak hari raya. Setelah rakor ini, Provinsi Bali akan melaksanakan tahapan yang sudah disusun secara konkret dan sistematis.

“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Target akhir Juli ditetapkan dengan pertimbangan luas wilayah Bali yang tidak besar.

“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Untuk memenuhi target, Gubernur Koster meminta dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar menjangkau wilayah banjar lebih cepat. Untuk rencana kunjungan Presiden, Bali akan menyiapkan sesuai kebutuhan.

“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi keseriusan Bali. Ia meminta target pendaftaran paling lambat akhir Agustus agar peluncuran dapat dipercepat.

“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rakor digelar untuk mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial melalui Digital Public Infrastructure, serta perluasan piloting digitalisasi perlinsos 43 kabupaten/kota. Percepatan ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology.

Hadir Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. (mtb)