DENPASAR, TIVIBALI.com – Rakernas II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia ADPSI 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, pembukaan di tandai dengan pemukulan gong di Prime Plaza Hotel Sanur Bali, Senin, (29/6/2026). Pembukaan menandai dimulainya forum strategis DPRD provinsi se-Indonesia merumuskan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Ketua ADPSI H. Buky Wibawa Karya Guna menyebut forum ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, logistik lokal, dan mengurangi ketergantungan daerah pada pusat. Ia menegaskan pembahasan Rakernas kali ini lebih menyoroti daerah penghasil sumber daya Alam (SDA) seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera untuk memperjuangkan pembagian hasil bumi yang lebih adil dari pemerintah pusat. Termasuk Provinsi Bali dari sisi pariwisatanya.

“ADPSI berkomitmen menjadi jembatan konsolidasi aspirasi daerah antara DPRD provinsi, pemerintah daerah, Kemendagri, Kemenkeu, dan KESDM”, ujarnya.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengapresiasi ADPSI dan menilai tema Rakernas “memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk fiskal daerah yang kuat menuju Indonesia Emas 2045”, sangatlah relevan.

Wamendagri menekankan lima agenda utama yaitu; pertama daerah wajib menciptakan regulasi pro investasi yang menarik namun tetap menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan, yang kedua APBD diarahkan ke belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, digitalisasi layanan dan penguatan ekonomi lokal bukan habis untuk belanja rutin, yang ketiga fungsi pengawasan DPRD harus berbasis data agar DBH, PAD dan dana transfer benar-benar tepat sasaran dan akuntabel, yang keempat hilirisasi SDA wajib didorong agar tidak dijual sebagai bahan mentah sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan mendorong industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan usaha dan BUMD yang sehat, yang kelima transisi energi berkeadilan agar daerah penghasil energi fosil tidak dimatikan tiba-tiba tapi disiapkan diversifikasi ekonomi dan pengembangan energi baru terbarukan secara bertahap.

Wamendagri juga mengingatkan pertambangan tanpa tata kelola baik akan meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan beban fiskal di masa depan. Karena itu pengawasan DPRD, pemerintah daerah, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Pengelolaan SDA ini sejalan dengan Astacita kedua Presiden Prabowo tentang swasembada energi dan kemandirian bangsa.

Gubernur Bali yang diwakili Sekda Dewa Made Indra menyampaikan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wamendagri, seluruh anggota ADPSI, Sekwan provinsi, dan narasumber atas ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah Rakernas 2026. Sekda menegaskan Rakernas harus berjalan sukses, lancar, dan menghasilkan keputusan strategis yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya menambahkan Bali akan mengusulkan agar pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Menurutnya kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisata Bali tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dirinya akan fokus mendorong kebijakan pusat yang berpihak pada infrastruktur penunjang pariwisata dan regulasi yang menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bali. (MAW).