BADUNG, TIVIBALI.com – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Proses audit ditandai dengan Entry Meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Rabu (2/9/2026).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi pedoman penting untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan di Badung. Terutama pada tiga sektor prioritas yang menjadi fokus audit tahun ini.

“Harapan kita nanti ada satu hasil yang bisa dijadikan sebagai pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam tiga hal ini. Saya minta seluruh OPD kooperatif dan mendukung penuh kelancaran tugas BPK,” ujar Adi Arnawa.

Tim pemeriksa BPK Bali dipimpin Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I Ikhsan Aprian. Ikhsan menyampaikan ada tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan berjalan selama 35 hari kalender, mulai 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.

Agenda pertama adalah pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan prioritas nasional lainnya periode 2024 sampai semester I 2026.

Agenda kedua menyasar efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah, untuk melihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2025 sampai semester I 2026.

Agenda ketiga adalah efektivitas peran Pemkab Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum periode 2025 sampai semester I 2026.

“Ketiga agenda ini menjadi fokus kami untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program prioritas daerah,” kata Ikhsan.

Pada kesempatan itu, BPK RI Perwakilan Bali menyerahkan Surat Tugas pemeriksaan secara resmi kepada Bupati Badung. Turut hadir Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda IB. Surya Suamba, seluruh Kepala OPD terkait, serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama.

Pemkab Badung berkomitmen membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan auditor agar proses audit berjalan transparan dan akuntabel. (ad/maw)