BADUNG, TIVIBALI.com – Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung dampak abrasi di kawasan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah, Megawati menegaskan penanganan abrasi di Bali tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah berbasis kekuatan ilmu pengetahuan.

“Orang-orang pintar di lembaga dan kementerian harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.

Megawati juga mengingatkan agar ego sektoral dikesampingkan. Menurutnya, penanganan pesisir harus dilakukan secara terpadu dan kolaboratif.

“Kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Selain pendekatan ilmiah, ia mendorong penerapan kearifan lokal Bali, filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Nilai itu dinilai relevan untuk keberlanjutan kawasan pesisir.

Terkait perubahan iklim, Megawati menyoroti ancaman pemanasan global dan pencairan es di kutub yang berdampak langsung bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Ancaman dari global warming dan pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Abrasi Kuta Capai 1,9 Meter Per Tahun

Kondisi abrasi Pantai Kuta pada 2026 dilaporkan semakin mengkhawatirkan. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Akibatnya, kawasan berpasir yang menjadi ruang aktivitas wisata semakin menyempit. Terjangan gelombang juga merusak sejumlah fasilitas publik seperti jogging track, tembok pembatas, dan area pedagang.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai berupa pemecah gelombang (breakwater) di sisi selatan Pantai Kuta.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Triono.

Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total 1.300 kilometer lebih garis pantai Bali telah terdampak abrasi. Saat ini masih tersisa sekitar 85 kilometer yang belum tertangani.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani,” ujarnya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. (ad/maw)