DENPASAR, TIVIBALI.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II, Rabu (12/8/2026).

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra. Hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD I Wayan Mariyana Wandhira dan Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda, anggota dewan, serta pimpinan OPD.

Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah Kota Denpasar diproyeksi naik dari Rp3,08 triliun menjadi Rp3,24 triliun. Kenaikannya mencapai Rp162,28 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik dari Rp2,05 triliun menjadi Rp2,22 triliun.

Sementara belanja daerah meningkat dari Rp3,64 triliun menjadi Rp3,88 triliun atau bertambah Rp244,85 miliar. Pembiayaan netto daerah juga naik dari Rp562,16 miliar menjadi Rp644,73 miliar.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyebut kesepakatan ini sebagai wujud sinergi eksekutif dan legislatif dalam mempercepat pembangunan.

“Kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan visi dan prioritas pembangunan Kota Denpasar. Masukan fraksi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik,” ujar Arya Wibawa.

*Apresiasi Fraksi*
Fraksi Gerindra yang disampaikan I Gede Tommy Sumerta mengapresiasi optimisme TAPD. Ia menilai peningkatan pendapatan harus diiringi pengelolaan yang efektif dan transparan agar ruang fiskal makin kuat untuk kesejahteraan warga.

Fraksi PSI-Nasdem melalui AA Putu Gede Anugraha Merta mendorong agar perubahan KUA-PPAS menjadi landasan kuat penyusunan Perubahan APBD 2026. “Agar mampu mengakselerasi target program pembangunan dan anggaran terealisasi optimal,” katanya.

Fraksi Golkar yang dibacakan AA Gede Mahendra mengapresiasi kenaikan belanja modal 6,5 persen menjadi Rp802,7 miliar. “Peningkatan ini diharapkan memperkuat dukungan anggaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Ketut Budha mengapresiasi kinerja OPD penghasil seperti Bapenda, BLUD, dan Perumda. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi digitalisasi perpajakan dan retribusi agar memberi rasa keadilan bagi wajib pajak. (mtb)