DENPASAR, TIVIBALI.com – Gubernur Bali Wayan Koster dan DPRD Provinsi Bali memulai pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD sekaligus dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (7/9/2026).

Dua Raperda yang dibahas adalah Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 dan APBD Semesta Berencana 2027.

Koster menyebut penyampaian dua dokumen anggaran secara bersamaan memiliki makna strategis. Perubahan APBD 2026 berfungsi menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan dinamika tahun berjalan. Sementara APBD 2027 menjadi fondasi fiskal untuk pembangunan tahun depan.

“Kedua dokumen ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjaga kesinambungan pembangunan Bali,” ujar Koster.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun. PAD juga naik dari Rp4,2 triliun menjadi Rp4,3 triliun.

Kenaikan PAD berasal dari retribusi daerah Rp649 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp257 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp617 miliar.

Sementara belanja daerah naik dari Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun. Anggaran diarahkan untuk kewajiban daerah, pelayanan publik, program prioritas, dan program berdaya ungkit tinggi.

Koster menegaskan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara adaptif, prudent, efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Peningkatan pendapatan juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha agar iklim investasi Bali tetap terjaga.

Untuk 2027, Pemprov Bali mengusulkan pendapatan Rp5,7 triliun dengan PAD Rp4,5 triliun. Belanja direncanakan Rp6,1 triliun. Dari proyeksi itu, APBD 2027 berpotensi defisit Rp475 miliar atau 8,32 persen.

Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,60–6,40 persen. Target lainnya menurunkan kemiskinan ke 2,75–3,40 persen dan pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.

Target tersebut akan diwujudkan melalui program prioritas daerah yang selaras dengan RKP 2027. Tema pembangunan yang diusung adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali”.

“Tema ini didukung pengelolaan APBD secara cermat dan penggalian sumber pembiayaan yang lebih inovatif,” kata Koster.

Koster berharap pembahasan kedua Raperda dapat dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur hingga mendapat persetujuan bersama DPRD.

Ia menilai dukungan DPRD sangat penting untuk memastikan APBD 2026 dan 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Perekonomian Bali sendiri, menurut Koster, tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Namun struktur ekonomi yang bertumpu pada pariwisata, perdagangan, jasa, dan investasi membuat Bali tetap sensitif terhadap perubahan eksternal. (ad/maw)