TABANAN, TIVIBALI.com – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera GPIPS Wilayah Bali-Nusra 2026 digelar di DTW Subak Jatiluwih, Tabanan, Senin (27/7/2026). Dari Desa Wisata Warisan Dunia UNESCO ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen menjaga lahan pertanian produktif sekaligus menguatkan sektor pertanian dan UMKM.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan menjaga keberlangsungan sawah di tengah tekanan alih fungsi dan pariwisata bukan hal mudah. Karena itu pemerintah perlu hadir melalui insentif langsung kepada petani.

“Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan PBB,” ungkap Dewa Made Indra.

Menurutnya, insentif serupa juga diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar. Pemkab Badung bahkan memberikan tambahan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani.

“Itu baru satu insentif kecil. Ke depan, Bapak Gubernur sedang memikirkan insentif-insentif lainnya agar petani tetap bertahan dan lahan produktif tidak beralih fungsi,” imbuhnya.

Dewa Made Indra menjelaskan pelestarian lahan pertanian melalui sistem subak merupakan bagian penting menjaga produktivitas dan kemandirian pangan Bali. Keberadaan Subak Jatiluwih sebagai destinasi wisata budaya dunia dinilai menjadi bukti pertanian, pariwisata, dan pelestarian budaya bisa berjalan bersamaan.

Komitmen itu diperkuat Gubernur Bali Wayan Koster melalui pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Langkah ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Pembukaan GPIPS 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan, serta kepala daerah dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Bima Arya menekankan pentingnya penguatan sinergi distribusi dan pasokan pangan antara Bali, NTB, dan NTT untuk menjaga stabilitas harga.

“Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi aman serta terkendali,” kata Bima Arya.

Ia menilai ketiga provinsi memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM. Kerja sama rantai pasok diharapkan mampu menekan inflasi sekaligus membuka pasar baru bagi produk pertanian dan UMKM lokal.

Rangkaian GPIPS di Jatiluwih juga diramaikan pameran produk pertanian dan UMKM binaan daerah. Ini menjadi ruang promosi agar produk lokal bisa menjangkau pasar lebih luas. (mtb)