DENPASAR, TIVIBALI.com – Layanan Apostille di Bali melonjak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mencatat 1.050 dokumen terbit dalam empat bulan terakhir, Juli hingga Oktober 2026.

Satu sertifikat Apostille membuat dokumen publik diakui keabsahannya di 130 negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille atau Konvensi Den Haag.

Rinciannya, 284 dokumen terbit pada Juli, 254 dokumen pada Agustus, 296 dokumen pada September, dan 216 permohonan pada Oktober.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, I Gusti Putu Milawati, mengatakan peningkatan permohonan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas dan daya saing global masyarakat Bali, baik di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan.

“Peningkatan permohonan layanan Apostille selama empat bulan terakhir ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Bali memiliki mobilitas dan daya saing global yang tinggi, baik di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan,” ujar Milawati.

Ia menegaskan, jajarannya berkomitmen memastikan proses birokrasi berjalan cepat, transparan, dan efisien.

“Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Bali terus berkomitmen memastikan proses birokrasi ini berjalan cepat, transparan, dan sangat efisien. Kami ingin masyarakat mendapatkan kemudahan dari setiap layanan yang ada di Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali,” ujarnya.

Untuk mempermudah akses informasi, Kanwil Kemenkum Bali menggencarkan kampanye edukasi digital. Bahasa teknis disederhanakan agar mudah dipahami masyarakat awam.

Prosesnya diringkas menjadi tiga langkah utama. Pertama, mendaftar secara daring melalui situs http://layanan.ahu.go.id. Kedua, menunggu verifikasi untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara. Ketiga, mendatangi loket Kanwil Kemenkum Bali untuk proses pencetakan sertifikat.

Terkait pencetakan, Kanwil Kemenkum Bali menekankan satu prosedur penting kepada pemohon. Dokumen fisik yang dibawa ke loket harus sama dengan dokumen yang diunggah saat pendaftaran daring.

Apabila saat mendaftar pemohon mengajukan dokumen asli, maka yang wajib ditunjukkan saat pencetakan adalah dokumen asli tersebut. Demikian pula jika dokumen yang diajukan secara daring adalah fotokopi legalisir, maka dokumen fisik berupa fotokopi legalisir itulah yang harus diserahkan kepada petugas.

Kemudahan layanan dan keterbukaan informasi ini mendapat respons positif dari masyarakat yang datang langsung ke loket pelayanan Kanwil Kemenkum Bali.

“Saya sangat puas dengan layanan ini. Website-nya sangat mudah dipahami dan proses permohonannya berjalan cepat. Saya juga sangat mengapresiasi layanan pencetakan di Kanwil Bali yang begitu sigap dan tidak memakan waktu lama,” ungkap Joe Ackley saat ditemui di ruang layanan Kanwil Kemenkum Bali.

Joe mengurus sertifikat Apostille untuk keperluan mengikuti Duales Studium, program bekerja sambil berkuliah di Jerman. Legalisasi tersebut mutlak ia butuhkan agar seluruh dokumennya diakui secara sah dan dapat dipergunakan di negara tersebut.

Dengan penyediaan informasi publik yang berkesinambungan dan evaluasi layanan yang terukur, Kanwil Kemenkum Bali optimistis dapat terus menjadi jembatan strategis bagi masyarakat Bali menembus batas global, sehingga urusan legalisasi dokumen berjalan lancar tanpa kendala. (ad/maw)