JAKARTA, TIVIBALI.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Presiden.

Presiden menilai keberadaan 552 TPAKD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota menjadi capaian penting bagi perekonomian masyarakat. Hingga 2026, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Dan kita juga akan lebih masif lagi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara riil, bukan sekadar slogan. Ia menyebut kesejahteraan harus tercermin dari meningkatnya penghasilan dan daya beli setiap keluarga.

Presiden juga mengumumkan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang menyasar petani, nelayan, masyarakat di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Pada Rakornas tersebut, Presiden sekaligus meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. DNKK bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui tiga indikator, yakni ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman mengelola keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan DNKK menandai pergeseran orientasi kebijakan dari sekadar inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Program TPAKD sendiri sejalan dengan Asta Cita pemerintah serta RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Indonesia. Hasilnya sangat nyata,” ujar Friderica.

Ia merinci, selain K/PMR, Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencapai 59,36 juta rekening atau 88,83 persen pelajar, dan Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dengan 17 juta masyarakat masuk sistem keuangan formal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran fokus, di mana keluarga sebagai unit ekonomi terkecil menjadi pusat upaya peningkatan kesejahteraan. Presiden memimpin langsung DNKK dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, kepala daerah, serta pimpinan industri jasa keuangan dan perwakilan penerima manfaat program TPAKD dari berbagai daerah. (ad/maw)