DENPASAR, TIVIBALI.com – Inflasi bulanan Provinsi Bali melandai pada Oktober 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada 2 November 2026, Bali mencatat inflasi sebesar 0,25% (mtm), lebih rendah dibanding September 2026 yang sebesar 0,32% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan pelandaian tersebut terjadi di tengah tekanan pasokan pangan. Menurutnya, inflasi bulanan terutama didorong terbatasnya pasokan beberapa komoditas hortikultura seiring minimnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Nino. Gangguan distribusi BBM yang bersifat sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah. Sementara itu, kenaikan harga daging babi terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79% (yoy) pada September menjadi 3,87% (yoy) pada Oktober 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 3,23% (yoy). Secara tahun kalender, inflasi naik dari 2,49% (ytd) menjadi 2,74% (ytd). Dengan capaian itu, Achris menegaskan pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir 2026 perlu terus diperkuat agar inflasi Bali tetap berada dalam rentang sasaran 2,5% ±1% pada akhir tahun.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52% (mtm) atau inflasi tahunan 4,16% (yoy). Selanjutnya Kota Denpasar 0,18% (mtm) atau 3,63% (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan 0,16% (mtm) atau 4,35% (yoy), serta Singaraja 0,10% (mtm) atau 3,67% (yoy).

Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, dan laptop/notebook. Sementara inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Achris mengatakan Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya El Nino kuat hingga awal 2027 dan mundurnya awal musim hujan, di mana sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Kondisi itu berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan pangan, khususnya padi. Selain itu, tingginya harga energi global di tengah ketegangan geopolitik berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga.

Sementara itu, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Dalam memperkuat pengendalian inflasi, Achris menegaskan Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Implementasinya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (ad/maw)