DENPASAR, TIVIBALI.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk merancang konsep hunian masa depan yang lebih efisien dan hemat lahan. Ajakan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026) kemarin.

Menurut Gubernur Koster, tekanan terhadap lahan di Bali akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dengan luas wilayah hanya 5.590 kilometer persegi, penyediaan rumah layak huni harus dirancang berbeda dengan daerah lain. “Bali itu kecil. Secara umum kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.

Ia menilai ke depan tidak mungkin lagi membangun rumah dengan luas lahan 5 are atau 10 are. Bali perlu mengadopsi konsep perumahan yang hemat tempat, seperti rumah-rumah di Jepang yang berukuran kompak. “Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah butuh lahan luas. Lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” tegasnya.

Gubernur Koster menegaskan kebijakan efisiensi lahan sejalan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee. “Artinya lahan produktif tidak bisa dilabrak untuk kawasan permukiman. Hanya lahan tidak produktif yang boleh dikembangkan,” katanya. Untuk itu ia meminta OPD terkait segera memetakan kawasan di setiap kabupaten dan kota yang bisa dikembangkan sebagai permukiman.

Terkait aspirasi REI soal batas minimum luas kavling 100 meter persegi, Koster menyebut akan dibahas bersama para bupati agar aturannya lebih fleksibel. Ia berpendapat hal ini harus menjadi perhatian karena kedepan tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi.

Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster. Ia menilai hal itu bukti pemimpin Bali profesional dan rasional. Joko mencatat nilai investasi properti di Bali saat ini mencapai Rp12,1 triliun. “Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” ujarnya. Untuk mengoptimalkannya, ia mendorong percepatan penetapan zonasi dan kehadiran lembaga offtaker.

Sementara Ketua DPD REI Bali Anak Agung Darma Setiawan menyebut Rakerda bukan sekadar agenda rutin. Ini menjadi momentum evaluasi agar REI semakin adaptif menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menyukseskan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ketua Panitia Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya menambahkan, Rakerda diikuti 61 peserta dengan agenda menyusun program kerja dan menyatukan langkah menghadapi tantangan sektor properti di Bali.(mtb)