DENPASAR, TIVIBALI.com – Pemerintah Kota Denpasar menghentikan sementara pemasangan secondary skin di kawasan penataan pusat kota Jalan Gajah Mada. Kebijakan itu diambil sebagai respons atas masukan masyarakat sekaligus bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, mengatakan penghentian sementara tersebut berlaku selama beberapa hari ke depan.

“Terkait dengan masukan dari masyarakat dan juga bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek penataan Jalan Gajah Mada, kami menghentikan sementara pemasangan _secondary skin_ di kawasan tersebut selama beberapa hari ke depan,” kata Cipta Sudewa Atmaja saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, masa penghentian itu akan dimanfaatkan untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh. Tujuannya, agar hasil penataan semakin selaras dengan karakter kawasan heritage, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penataan kawasan pusat kota tersebut diharapkan tidak hanya mendukung fungsi Jalan Gajah Mada, tetapi juga Jalan Sumatera, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Thamrin. Kawasan itu memiliki fungsi beragam, mulai dari perdagangan, persembahyangan, hingga aktivitas umat dari berbagai etnis yang telah lama hidup berdampingan di pusat Kota Denpasar.

Selama masa peninjauan, pekerjaan tidak berhenti sepenuhnya. Cipta menjelaskan, pekerjaan dialihkan ke item-item lain agar progres proyek tetap berjalan dan target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.

“Selama masa penghentian sementara ini, pengerjaan item-item lainnya akan tetap dikebut agar dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh unsur terkait, mulai dari konsultan, pengawas, hingga pemangku kepentingan lainnya, tetap bekerja secara profesional untuk mengawal kegiatan. Mutu pekerjaan, kata dia, harus tetap sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja beserta perubahannya, serta terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah penghentian sementara ini menunjukkan komitmen Pemkot Denpasar untuk membuka ruang dialog. Penataan kawasan heritage tidak hanya dinilai dari aspek konstruksi, tetapi juga dari sejauh mana ia diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ad/maw)