DENPASAR, TIVIBALI.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026. Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali itu diserahkan usai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), di Kantor Gubernur Bali.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman, dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung I Made Agus Aryawan.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman dalam sambutannya mengatakan, perekonomian Bali hingga Triwulan III 2026 menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,47 persen yoy.

Pertumbuhan tersebut, kata dia, perlu ditopang oleh jasa keuangan yang sehat dan mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan yang produktif.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan di Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.

“Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat III nasional dalam literasi keuangan dan peringkat VI nasional untuk inklusi keuangan,” ungkap Parjiman.

Gubernur Bali dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan, akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui akses layanan keuangan formal, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan usaha, memperoleh pembiayaan produktif, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan.

Lebih lanjut ditegaskan, perluasan akses keuangan harus mampu mendukung pengembangan berbagai sektor potensial daerah, khususnya UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan sektor pariwisata.

Perluasan akses keuangan juga harus diikuti dengan peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, serta perlindungan konsumen, agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan secara aman dan tepat.

Terdapat empat hal yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni pertama, evaluasi program TPAKD Tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh. Kedua, evaluasi harus dapat mengukur manfaat dan dampaknya kepada masyarakat serta mendukung pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif.

Ketiga, mendorong akses keuangan yang produktif dan tepat sasaran. Keempat, menyiapkan program TPAKD Tahun 2027 yang lebih terarah dan terukur.

Program Tahun 2027 diprioritaskan untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong kegiatan ekonomi produktif.

Wagub Giri Prasta juga menyampaikan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan dan berharap penghargaan yang diraih dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja TPAKD ke depan. (ad/maw)