BADUNG, TIVIBALI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat memonitoring implementasi Indikator Kabupaten Ber-Aksi di Kabupaten Badung. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Selasa (7/7/2026).

Mewakili Bupati, Sekda Badung IB Surya Suamba menghadiri kegiatan tersebut. Acara dihadiri kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, camat, dan lurah se-Kabupaten Badung.

Sekda Badung IB Surya Suamba menyampaikan setelah Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Kabupaten Anti Korupsi, monitoring ini merupakan momen yang dinantikan. Melalui monitoring implementasi indikator kabupaten antikorupsi, Pemkab Badung akan mendapatkan masukan berharga bagi pembangunan integritas dan pencegahan korupsi di Kabupaten Badung.

“Sudah kami sampaikan beberapa indikator bagaimana program pencegahan korupsi dan dari KPK RI juga sudah memberikan beberapa tambahan terkait indikatornya. Tentunya nanti akan disempurnakan. Predikat sebagai Kabupaten Antikorupsi bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kedepannya tentunya seluruh kelurahan/desa di Kabupaten Badung akan disiapkan menjadi Desa/Kelurahan Antikorupsi,” ujarnya.

Wakil Ketua Satuan Tugas Dit. Permas KPK RI Ariz Dedy Arham menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Badung sebagai Kabupaten Anti Korupsi. Badung telah menerapkan e-Pakta/e-Komitmen tidak memberikan gratifikasi pra-pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal itu menjadi salah satu indikator untuk Kabupaten/Kota antikorupsi tahun 2026 oleh KPK RI.

“Selain monitoring, kami juga berterima kasih dan mengapresiasi kepada Pemkab Badung yang telah menerapkan e-Pakta/e-Komitmen tidak memberikan gratifikasi pra-pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik. Status Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi bisa dicabut, jika terdapat kepala daerah atau pimpinan OPD yang terjerat tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya. Maka dari itu, pentingnya saling mengingatkan dan menjaga integritas berdasarkan indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi,” jelasnya.

Monitoring implementasi Indikator Kabupaten Ber-Aksi ditutup dengan penegasan pentingnya menjaga integritas dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Badung. (mtb)