JAKARTA, TIVIBALI.com – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meluas hingga 98,6 persen populasi Indonesia. BPJS Kesehatan menilai capaian tersebut harus diiringi transformasi mutu layanan, dari yang berorientasi volume menuju layanan berbasis nilai atau value-based care

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, per 1 September 2026 kepesertaan JKN telah mencapai 284,3 juta penduduk.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar, tetapi juga menjamin ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan bermutu dan terlindungi dari risiko finansial,” kata Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).

Hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 7.180 sarana penunjang.

Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah menyalurkan lebih dari Rp1.279,8 triliun untuk pembayaran layanan kesehatan.

“Transformasi yang perlu kita bangun adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta mendapat pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan terbaik,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada faskes dengan komitmen dan kinerja terbaik. Penghargaan diharapkan menjadi role model dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas layanan JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu untuk memperkuat pendampingan peserta selama mengakses layanan kesehatan.

Di sisi pembiayaan, koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) diperkuat melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Skema ini memungkinkan peserta JKN yang memiliki AKT memperoleh kenaikan kelas perawatan dengan sistem tagihan satu pintu tanpa harus menanggung biaya di luar ketentuan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menegaskan, perluasan akses harus seimbang dengan mutu dan keberlanjutan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan JKN adalah gotong royong raksasa bangsa yang harus dijaga bersama.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang takut jatuh miskin karena sakit. Semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik,” kata Cak Imin. (ad/rn)